CILEGON – Lebih dari sebulan setelah enam nama calon Komisaris Independen PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) diserahkan panitia seleksi (Pansel), Wali Kota Cilegon Robinsar belum juga menetapkan dua nama yang akan mengisi jabatan tersebut.
Lambatnya proses penetapan itu mendapat sorotan dari kalangan pengamat. Mereka meminta keputusan tidak berlarut-larut agar tidak memunculkan spekulasi sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap proses seleksi.
Diketahui, Pansel menyerahkan enam nama calon Komisaris Independen PT PCM kepada Wali Kota Cilegon pada (8/6/2026). Namun hingga Jumat (10/7/2026), dua kursi komisaris independen masih belum terisi.
Pengamat ekonomi politik Sinergy Riset Center, Hadi Rusmanto, mengatakan pengisian jabatan komisaris independen sebaiknya segera dilakukan karena memiliki peran penting dalam mengawasi tata kelola perusahaan.
“Komisaris independen jangan terlalu lama berada di tangan Wali Kota. Semakin lama proses penetapan ditunda, semakin besar ruang munculnya berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Kondisi seperti ini tentu tidak baik bagi kepercayaan publik,” kata Hadi, Jumat (10/7/2026).
Menurut Hadi, PT PCM pernah menghadapi persoalan tata kelola pada masa lalu, termasuk kasus pengadaan tugboat yang sempat menjadi perhatian publik.
Karena itu, keberadaan komisaris independen dinilai penting untuk memperkuat fungsi pengawasan perusahaan.
“Kita belajar dari pengalaman PT PCM sebelumnya. Persoalan yang pernah terjadi harus menjadi pelajaran agar tata kelola perusahaan semakin baik,” ujarnya.
Ia berharap dua komisaris independen yang nantinya dipilih mampu meningkatkan akuntabilitas perusahaan sekaligus mengawal berbagai agenda strategis PT PCM.
Hadi menilai, penundaan tanpa adanya kepastian justru berpotensi menimbulkan berbagai persepsi di tengah masyarakat.
“Pemerintah daerah perlu segera memberikan kepastian agar kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi tetap terjaga,” katanya.
Menurutnya, masyarakat tidak hanya menunggu siapa yang akan dipilih, tetapi juga ingin memastikan proses penetapan dilakukan berdasarkan profesionalitas, integritas, dan kebutuhan perusahaan.
“Yang dibutuhkan publik saat ini bukan hanya siapa yang dipilih, tetapi kepastian bahwa prosesnya berjalan profesional dan transparan,” pungkasnya.
