DPRD Kritik RPJMD Cilegon, Belanja Modal Hanya 13 Persen

CILEGON, penahitam.id/ – Arah pembangunan Kota Cilegon lima tahun ke depan mulai disorot tajam. Penyebabnya, alokasi belanja modal dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030 hanya menyentuh angka 13 persen.

DPRD menilai porsi tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik.

Kritik keras datang dari Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Cilegon, Rahmatullah, yang juga menjadi anggota Panitia Khusus (Pansus) RPJMD.

Ia menyebut postur anggaran Pemkot lebih condong pada belanja operasional dibanding belanja pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

PilihanRedaksi

“Komposisinya sangat timpang. Lebih banyak tersedot untuk belanja pegawai, barang dan jasa, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Ini menunjukan krisis pembangunan lima tahun ke depan,” ujarnya, Senin (16/6).

Menurut Rahmatullah, idealnya alokasi belanja modal dalam struktur APBD mencapai minimal 30 persen. Namun dalam RPJMD yang dipaparkan Pemkot, tak terlihat upaya konkret untuk meningkatkan porsi tersebut secara bertahap dari tahun ke tahun.

“Pola belanja seperti ini tidak mencerminkan komitmen pemerintah terhadap pelayanan publik. Harus ada keberanian memangkas belanja yang tidak esensial dan mengalihkan ke sektor strategis,” tegasnya.

Ia juga meminta Pemkot Cilegon terbuka dalam menjelaskan skema pembiayaan proyek-proyek besar, seperti Jalan Lingkar Utara (JLU) dan pengembangan kawasan Warna Sari. Menurutnya, proyek strategis harus disertai dengan penjelasan sumber anggaran yang transparan dan realistis.

“Kalau tidak dijelaskan sejak awal, publik bisa menilai ini hanya proyek etalase politik. Jangan sembunyi-sembunyi,” katanya.

Tak hanya itu, Rahmatullah menyoroti metode perencanaan yang digunakan Pemkot dalam menyusun dokumen RPJMD. Ia menyayangkan perencanaan yang hanya bertumpu pada tren pendapatan lima tahun terakhir, tanpa strategi pengembangan potensi baru.

“Kalau dasarnya hanya data historis, berarti tidak ada keberanian membuat terobosan. Pemerintah seperti katak dalam tempurung, tidak melihat potensi lain yang bisa digarap,” cetusnya. (DN)

Bagikan

Related Posts

Pilihan redaksi

Terpopuler Minggu Ini

TERBARU

Apa yang Sedang Anda Cari?

Masukkan kata kunci untuk menemukan artikel, tokoh, atau topik pilihan.