CILEGON, penahitam.id/ – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menegaskan tidak akan membuka rekrutmen pegawai baru dalam waktu dekat, menyusul pelantikan 228 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2024 Tahap I. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari penyesuaian terhadap kondisi keuangan daerah dan instruksi pemerintah pusat.
Walikota Cilegon, Robinsar, menyampaikan bahwa pelantikan yang digelar pada Kamis, 17 Juli 2025 di halaman Kantor Walikota Cilegon tersebut merupakan langkah terakhir dalam pengangkatan pegawai untuk tahun ini.
“Kami mengikuti arahan dari pemerintah pusat. Dalam kondisi fiskal saat ini, tidak diperbolehkan ada tambahan anggaran ataupun rekrutmen pegawai baru,” kata Robinsar kepada wartawan.
Robinsar menegaskan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah diinstruksikan untuk tidak mengajukan penambahan personel, termasuk tenaga honorer.
“Sudah saya sampaikan kepada seluruh kepala OPD, setelah pelantikan ini tidak ada lagi penambahan pegawai. Kalau masih ada yang mencoba-coba, akan ada sanksi tegas,” ujarnya.
Sebagai bentuk pengawasan, Pemkot Cilegon akan melibatkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk memastikan pelaksanaan kebijakan ini berjalan sesuai rencana.
“Pengawasan akan dilakukan secara berkala, termasuk dalam hal pengendalian belanja pegawai. Beberapa anggaran untuk tenaga honorer yang sebelumnya diajukan sudah kami cabut,” jelas Robinsar.
Terkait nasib tenaga honorer yang belum diangkat, Robinsar menyampaikan bahwa Pemkot masih melakukan kajian terhadap kebutuhan dan kemampuan fiskal daerah.
“Khusus untuk tenaga honorer kategori R2 dan R3, kami masih evaluasi sambil menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah pusat,” Ungkapnya.(DN)
