CILEGON, penahitam.id/ – Kamis pagi yang semula tenang di Gedung DPRD Kota Cilegon berubah riuh oleh suara langkah kaki dan raut kecewa puluhan orang tua siswa.
Mereka datang bukan untuk menyaksikan sidang paripurna atau diskusi anggaran, melainkan untuk menagih janji yang tak kunjung ditepati: uang pembinaan dan apresiasi untuk anak-anak mereka yang tergabung dalam Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tahun 2024.
Mereka datang membawa harapan yang tertahan sejak bulan Ramadan lalu. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Sri Widayati, disebut-sebut telah berjanji bahwa dana pembinaan dan kegiatan apresiasi akan dicairkan usai Lebaran.
Kini, hampir dua bulan berlalu, janji itu lenyap bersama jejak pejabat yang tak tampak batang hidungnya.
“Kami hanya ingin menagih hak anak-anak kami. Ibu Sri bilang uangnya sudah ada, tinggal menunggu waktu. Tapi sampai sekarang, tidak ada kabar,” tutur Fatullah, salah satu orang tua siswa, dengan suara yang mulai meninggi.
“Kami sudah hubungi via WA, telepon juga, tapi tidak pernah dijawab” imbuhnya
Kekecewaan mereka bukan tanpa dasar. Beberapa orang tua menyebut dana untuk kegiatan tersebut sudah dicairkan sejak awal tahun 2024.
Tapi hingga kini, tidak ada kegiatan study tour, tidak ada uang pembinaan. Yang tersisa hanya janji yang menggantung dan anak-anak yang merasa kontribusinya untuk kota ini diabaikan.
“Kalau perlu kami akan gelar aksi langsung ke kantor Kesbangpol,” ancam Fatullah, menyebut 56 orang tua siswa siap turun bila persoalan ini terus diabaikan. “Sudah cukup kami diam. Kalau tidak ada itikad baik, kami akan bawa persoalan ini lebih serius.”
Para orang tua mengaku sudah pernah menyampaikan aspirasi ke Komisi I DPRD dan juga ke Walikota Cilegon. Tapi respons dari pihak pemerintah dinilai terlalu lambat.
Bagi mereka, ini bukan hanya soal nominal, tapi soal menghargai perjuangan anak-anak yang telah berdiri gagah di bawah matahari demi mengibarkan Merah Putih di Hari Kemerdekaan.
Di tengah berbagai jargon tentang reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang humanis, kasus ini menjadi cermin betapa kepercayaan warga bisa runtuh hanya karena satu janji yang tak ditepati.
