Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon Fauzi Desviandy (tengah) berfoto bersama peserta kegiatan Pendampingan Penganggaran SPM Pendidikan yang digelar BPMP Banten di Aula Setda Kota Cilegon, Rabu (24/6/2026).
CILEGON – Nilai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Kota Cilegon mengalami penurunan pada tahun 2026. Dari sebelumnya mencapai angka 77, kini capaian SPM pendidikan turun menjadi 71.
Menanggapi kondisi tersebut, DPRD Kota Cilegon meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon memberikan perhatian lebih terhadap pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan kualitas pembelajaran.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon, Fauzi Desviandy, usai mengikuti kegiatan Pendampingan Penganggaran SPM Pendidikan yang diselenggarakan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Banten di Aula Setda Kota Cilegon, Rabu (24/6/2026).
Menurut Fauzi, meskipun capaian SPM Pendidikan Kota Cilegon masih berada pada kategori tuntas pratama dan menempati peringkat ketiga di Provinsi Banten, penurunan nilai tersebut harus menjadi perhatian serius.
“Kalau melihat data, nilai SPM kita sebelumnya mencapai 77, sekarang turun menjadi 71. Padahal tren sebelumnya terus meningkat, dari 59, kemudian 65, 70 hingga 77. Ini menjadi perhatian khusus yang harus segera ditindaklanjuti,” katanya.
Ia menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang memengaruhi capaian SPM pendidikan di Kota Cilegon. Salah satunya berkaitan dengan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang belum merata.
Menurut Fauzi, kondisi tersebut masih ditemukan terutama pada sejumlah lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berada di tingkat kecamatan maupun kelurahan.
“Masih ada beberapa PAUD yang sarananya belum mendukung. Ini harus menjadi perhatian karena berpengaruh terhadap kualitas layanan pendidikan yang diterima anak-anak,” ujarnya.
Selain fasilitas pendidikan, Fauzi juga menyoroti pentingnya peningkatan mutu pendidikan melalui penguatan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik.
Menurutnya, kedua aspek tersebut menjadi indikator penting dalam mengukur kualitas pendidikan sekaligus daya saing sumber daya manusia di masa depan.
“Mutu pendidikan harus terus ditingkatkan. Begitu juga dengan kemampuan literasi dan numerasi siswa yang perlu mendapat perhatian serius,” ucapnya.
Fauzi menegaskan Komisi II DPRD Kota Cilegon akan terus mendorong pemerintah daerah agar sektor pendidikan menjadi prioritas dalam penyusunan program maupun penganggaran daerah.
“Kami dari Komisi II berkomitmen mendukung dan mengutamakan prioritas pendidikan. Banyak masukan yang muncul dalam kegiatan ini, mulai dari kebutuhan ruang kelas, sarana prasarana pendidikan hingga kesejahteraan guru. Semua itu harus menjadi perhatian bersama,” tuturnya.
Ia berharap berbagai persoalan yang memengaruhi capaian SPM Pendidikan dapat segera ditangani sehingga kualitas layanan pendidikan di Kota Cilegon terus meningkat pada tahun-tahun mendatang.
