CILEGON, penahitam.id/ – Rencana kelanjutan proyek Pelabuhan Warnasari dan Jalan Lingkar Utara (JLU) Kota Cilegon kembali mengundang kritik dari berbagai pihak.
Pengamat Politik dan Ekonomi Banten, Syaiful Bahri, meminta pemerintah agar tidak terburu-buru memaksakan proyek tersebut hanya untuk memenuhi janji politik yang dilontarkan selama masa kampanye.
Dalam wawancara melalui sambungan telepon pada Jumat (11/4), Syaiful mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan dengan matang kebijakan pembangunan tersebut, terlebih dalam kondisi keuangan daerah yang tengah menghadapi tantangan.
Ia menekankan pentingnya sikap bijaksana dan fleksibel dalam pengambilan keputusan terkait proyek-proyek besar.
“Pemerintah harus bersikap bijaksana. Memang janji kampanye harus ditepati, namun yang lebih penting adalah menilai dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang ada. Jangan sampai proyek besar ini justru menjadi beban keuangan daerah dalam jangka panjang,” ujar Syaiful.
Menurutnya, memaksakan proyek-proyek seperti Pelabuhan Warnasari yang sudah berlarut-larut dan belum jelas urgensinya, serta JLU yang memang berpotensi, harus tetap dipertimbangkan dengan cermat.
“Proyek besar seperti ini harus dipilih dengan hati-hati. Jangan sampai karena gegabah, proyek tersebut hanya menjadi ambisi politik tanpa memperhitungkan manfaat riil bagi masyarakat,” lanjutnya.
Syaiful juga mempertanyakan urgensi dari proyek Pelabuhan Warnasari, yang telah dimulai sejak kepemimpinan Wali Kota Aat Syafaat dan Iman Ariyadi namun belum terealisasi dengan maksimal.
Ia menilai bahwa kota ini sudah memiliki beberapa pelabuhan besar yang telah beroperasi, seperti Pelindo dan milik perusahaan swasta Indah Kiat, sehingga perlu dipertanyakan apakah Pelabuhan Warnasari mampu bersaing di pasar yang sudah ada.
“Pelabuhan di Cilegon sudah banyak. Ada Pelindo dan Indah Kiat. Jadi, apakah pelabuhan baru ini benar-benar dibutuhkan atau hanya menjadi pemborosan anggaran?” tambah Syaiful.
Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya transparansi dan kajian akademik yang komprehensif dalam setiap kebijakan besar yang diambil oleh pemerintah.
“Pemerintah harus melibatkan publik dalam penelitian dan kajian sebelum memutuskan sesuatu. Jangan sampai proyek besar seperti ini hanya didorong oleh ambisi politik tanpa mempertimbangkan efek jangka panjangnya,” tegasnya.
Syaiful juga menyoroti kurang maksimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon, yang menurutnya tidak cukup untuk mendukung proyek besar tersebut.
Ia khawatir, jika tetap dilanjutkan, proyek-proyek tersebut akan mengalihkan dana yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang lebih mendasar dan program sosial yang lebih prioritas.
“Kalau PAD Cilegon tidak cukup, dari mana dana untuk pelabuhan dan JLU? Jangan sampai justru dana untuk kebutuhan mendasar masyarakat malah terabaikan,” jelasnya.
Syaiful juga menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan sumber pendanaan yang lebih bijaksana, seperti menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk proyek-proyek besar ini, sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kalau dana dari CSR, tentu bisa lebih diterima publik. Tapi kalau harus membebani APBD, pemerintah harus benar-benar hati-hati,” katanya. (DN
