CILEGON, penahitam.id/ – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon dipastikan akan menggunakan skema open bidding atau lelang jabatan dalam mengisi kekosongan posisi pejabat struktural di lingkungan pemerintah ddaerah
Hal ini ditegaskan langsung oleh Wali Kota Cilegon, Robinsar, usai menghadiri kegiatan Bimbingan Manasik Haji 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama (Kemenag) Kota Cilegon, Selasa (15/4/2025), di Aula Islamic Center.
“Mungkin nanti kita akan gunakan skema yang sudah ada, open bidding, jadi itu skema sementara yang akan kita gunakan,” ujar Robinsar kepada wartawan.
Kendati demikian, Robinsar menyatakan bahwa wacana rotasi dan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) belum menjadi agenda prioritas saat ini.
Ia mengungkapkan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah menyelesaikan program-program kerja yang tengah berjalan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
“Untuk rotasi mutasi, sampai saat ini belum ya. Kita masih fokus pada hasil kerja dan program yang sedang berjalan,” ujarnya.
Menurut Robinsar, pelaksanaan rotasi dan mutasi jabatan harus tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku secara normatif.
Ia menambahkan, percepatan proses rotasi dan mutasi hanya bisa dilakukan dengan berkonsultasi dan mengirim surat resmi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Kalau pun nanti ada percepatan, itu harus melalui surat ke Kemendagri karena secara normatif baru bisa dilakukan pada Agustus,” jelasnya.
Pernyataan ini sekaligus merespons dinamika di lingkungan birokrasi Kota Cilegon terkait adanya sejumlah jabatan yang saat ini kosong atau diisi oleh pelaksana tugas (Plt).
Robinsar menekankan pentingnya menjaga proses yang terbuka dan akuntabel dalam pengisian jabatan, guna memastikan profesionalisme dan kompetensi ASN tetap menjadi pertimbangan utama.
Skema open bidding sendiri merupakan mekanisme seleksi terbuka bagi pejabat pimpinan tinggi pratama yang bertujuan untuk menempatkan individu yang kompeten dan berintegritas di posisi strategis ppemerintahan
Proses ini biasanya melibatkan seleksi administrasi, uji kompetensi, hingga wawancara akhir oleh panitia seleksi yang ditunjuk.
Dengan adanya pernyataan resmi dari Wali Kota, publik kini menanti langkah lanjutan Pemkot Cilegon dalam mengatur rotasi dan mutasi pejabat, terutama di tengah dorongan untuk memperkuat pelayanan publik dan pencapaian target-target pembangunan daerah.(DN)
