ISLAM LIVE — Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sudah menyedot anggaran hingga Rp147,4 triliun kini mulai memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar. Bukan lagi sekadar soal setuju atau tidak dengan pemindahan ibu kota, melainkan bagaimana nasib aset negara yang telanjur dibangun besar-besaran tetapi belum sepenuhnya hidup.
Diskusi mengenai hal itu mengemuka dalam forum publik bertajuk Manajemen Krisis Perusahaan di Tengah Ketidakpastian Global yang digelar Program Doktor Manajemen dan Bisnis Universitas Paramadina, Selasa, 5 Mei 2026.
Ekonom senior sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menilai proyek IKN sejak awal memang memunculkan banyak kritik karena dianggap terlalu cepat diputuskan tanpa landasan kebutuhan yang benar-benar matang.
Menurut Didik, persoalan IKN hari ini bukan lagi sekadar perdebatan politik, tetapi sudah masuk pada isu penyelamatan aset negara agar tidak berubah menjadi proyek mahal yang kehilangan fungsi.
“Diskusi tentang manajemen krisis masuk ke masalah IKN yang menjadi beban pemborosan anggaran negara dan akan sia-sia pajak rakyat yang diinvestasikan secara sembrono dengan keputusan politik yang salah kaprah,” kata Prof. Didik dalam keterangan yang diterima Islam Live, Selasa, 5 Mei 2026, malam.
Ia mengatakan kritik terhadap IKN sebenarnya sudah lama muncul dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, kampus, hingga masyarakat sipil. Namun proyek tetap berjalan, sementara pemerintahan baru sendiri dinilai belum sepenuhnya menunjukkan arah jelas mengenai percepatan perpindahan pusat pemerintahan.
Karena itu, Didik menilai pendekatan yang dibutuhkan saat ini bukan menghentikan proyek, melainkan mencari cara agar kawasan yang sudah dibangun tetap memiliki kehidupan ekonomi dan sosial yang nyata.
Salah satu gagasan yang ia tawarkan adalah mengubah IKN menjadi pusat pendidikan tinggi baru. Gedung-gedung yang sudah berdiri dapat dimanfaatkan sebagai kampus atau pusat pembelajaran jarak jauh bagi universitas besar seperti UI, ITB, IPB, UGM, hingga Unair.
Menurut hitungannya, bila setiap kampus menerima sekitar 5.000 mahasiswa baru per tahun, maka dalam beberapa tahun IKN bisa memiliki tambahan populasi hingga ratusan ribu orang. “Jika 200 ribu pindah ke IKN selama 3-4 tahun, maka populasi baru ini akan menghindari IKN mangkrak,” ujarnya.
Bagi Didik, kehadiran mahasiswa bukan hanya soal pendidikan, tetapi juga soal menciptakan denyut ekonomi. Mulai dari kebutuhan pangan, rumah sewa, transportasi, kuliner, hingga tumbuhnya pusat riset dan inovasi baru.
Dalam forum yang sama, mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan juga melontarkan kritik terhadap arah pembangunan IKN. Ia menilai proyek tersebut memperlihatkan persoalan serius dalam efisiensi investasi nasional.
“Pembangunan IKN menurut Dahlan Iskan membuat terbelah pikiran kita. Terbelah dalam arti IKN sudah menjadi kenyataan. Istana sudah terbangun, juga istana Wapres, dan beberapa Kementerian Koordinator juga sudah terbangun,” ujarnya.
Namun di balik pembangunan fisik itu, Dahlan mempertanyakan manfaat ekonomi yang benar-benar dihasilkan dari investasi jumbo tersebut.
“Kita mengeluarkan sekian ratus triliun di IKN, kita dapat apa? Akan dapat apa? Belum dapat apa-apa. Semua itu, jelas tidak ilmiah sama sekali,” katanya.
Ia juga menyoroti pembangunan Bandara VVIP IKN yang dinilai terlalu dini. Menurutnya, dari sisi ekonomi, kebutuhan bandara baru belum mendesak karena akses dari Bandara Sepinggan menuju kawasan IKN relatif dekat.
“Yang jadi pertanyaan, kenapa bandara VVIP IKN itu dibangun sekarang? Meskipun ngotot harus dibangun menurut prinsip ekonomi ya jangan sekarang,” ujarnya.
Dahlan bahkan mengusulkan agar bandara tersebut nantinya dialihkan menjadi pangkalan militer agar tetap memiliki fungsi strategis sekaligus utilisasi yang lebih jelas.
Ia kemudian membandingkan IKN dengan sejumlah proyek besar lain yang dinilai belum optimal secara ekonomi, seperti Bandara Kertajati, LRT Palembang, hingga Bandara Kediri.
Diskusi itu memperlihatkan bahwa arah perdebatan soal IKN mulai berubah. Jika sebelumnya publik sibuk memperdebatkan keputusan politik pemindahan ibu kota, kini pertanyaannya bergeser menjadi lebih praktis: bagaimana memastikan kawasan yang sudah dibangun tidak berubah menjadi monumen beton tanpa kehidupan.
Sebab pada akhirnya, sebuah kota tidak hidup hanya karena gedungnya berdiri. Ia membutuhkan manusia, aktivitas, pekerjaan, kampus, pasar, dan denyut ekonomi yang benar-benar berjalan. Tanpa itu, investasi raksasa hanya akan menjadi angka besar dalam laporan anggaran negara.(*)
