CILEGON, PENAHITAM.ID – Aksi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Cilegon yang menyuarakan kritik terhadap pengelolaan APBD Kota Cilegon 2026 berlangsung hingga malam hari, Selasa (15/9/2026).
Massa aksi memilih bertahan dan bermalam di depan Kantor Wali Kota Cilegon setelah tak kunjung ditemui langsung oleh kepala daerah.
Aksi buka tenda penginapan di depan Kantor Walikota Cilegon juga merupakan bentuk protes terhadap komitmen kepala daerah dalam menyerap aspirasi masyarakat yang dinilai acuh.
Mahasiswa sebelumnya mendesak dapat bertemu Wali Kota Cilegon untuk menyampaikan tuntutan mereka terkait arah kebijakan APBD.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Ahmad Aziz Setia Ade Putra mengatakan, Pemerintah Kota Cilegon mengapresiasi masukan yang disampaikan mahasiswa melalui aksi tersebut.
“Pada prinsipnya kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman HMI Kota Cilegon yang sudah memberikan masukannya. Tentunya menjadi koreksi dan perbaikan untuk kita semua,” kata Aziz.
Menurutnya, Pemkot Cilegon memahami bahwa APBD pada prinsipnya harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat.
Aziz mengatakan, Wali Kota Cilegon Robinsar telah bersedia menerima mahasiswa untuk berdialog secara langsung.
Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu (16/9/2026) pukul 14.00 WIB di rumah dinas Wali Kota Cilegon.
“Alhamdulillah, Wali Kota siap untuk menerima teman-teman mahasiswa esok hari, Rabu, 16 September 2026, jam 14.00 di rumah dinas,” ujarnya.
Ia berharap pertemuan tersebut dapat menjadi ruang komunikasi antara mahasiswa dengan kepala daerah.
Berbagai masukan yang disampaikan dalam aksi diharapkan dapat dibahas secara langsung.
“Dan mudah-mudahan apa yang ingin disampaikan, masukan-masukan dari mahasiswa ini bisa dikomunikasikan dengan Wali Kota,” tuturnya.
Aziz menjelaskan, tuntutan mahasiswa salah satunya berkaitan dengan struktur APBD Kota Cilegon, mulai dari belanja pegawai hingga belanja infrastruktur.
“Tuntutan masalah struktur APBD saja, masalah belanja pegawai, belanja infrastruktur dan sebagainya,” katanya.
Menurut Aziz, masukan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Pemkot Cilegon. Ia menyebut pemerintah daerah telah berupaya menyesuaikan kebijakan anggaran dengan ketentuan yang berlaku.
Bahkan, kata dia, Pemkot Cilegon juga akan melakukan penyesuaian terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada 2027.
“Karena kami juga di 2027 sudah menyesuaikan terkait misalnya TPP, kita akan koreksi. Pak Wali juga enggak setuju agar supaya nanti anggaran-anggaran yang mungkin tadinya lebih besar di belanja pegawai bisa dialihkan untuk belanja-belanja yang menyentuh langsung ke masyarakat,” jelasnya.
Aziz mengatakan, pemerintah menargetkan proporsi belanja pegawai dapat terus ditekan secara bertahap. Namun, ia mengakui setiap daerah memiliki kemampuan fiskal yang berbeda.
“Proyeksi kita mudah-mudahan bisa berkurang dari tahun 2025, 2026, 2027. Ada pengurangan, walaupun memang tidak bisa juga semuanya di seluruh Indonesia bisa mendekati angka 30 persen. Ada beberapa daerah juga yang kesulitan untuk bisa mencapai angka 30 persen,” ungkapnya.
