CILEGON, PENAHITAM.ID— Koordinator Presidium Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Banten, Dedy Arisandi, menyayangkan terjadinya insiden pemukulan terhadap kader HMI dalam aksi penyampaian pendapat di Kota Cilegon.
Dedy menegaskan bahwa penyampaian aspirasi oleh mahasiswa merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati dan dilindungi. Karena itu, setiap dugaan tindakan kekerasan dalam pengamanan aksi perlu diperiksa secara objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami meminta agar insiden ini diusut secara objektif dan transparan. Jika dalam pemeriksaan terbukti ada oknum aparat yang melakukan pemukulan, maka harus diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Dedy.
Menurutnya, proses pemeriksaan penting dilakukan untuk memastikan fakta yang sebenarnya sekaligus memberikan kepastian dan keadilan bagi korban. KAHMI Banten juga meminta agar setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran bertanggung jawab atas perbuatannya.
“Kami berharap apabila nantinya terbukti ada oknum yang melakukan pemukulan, yang bersangkutan tidak hanya diberikan sanksi sesuai aturan, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab moral kepada korban. Salah satunya dengan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada kader HMI yang menjadi korban,” tegasnya.
Dedy menilai penyelesaian persoalan secara terbuka dan bermartabat diperlukan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Menurutnya, hubungan antara mahasiswa dan aparat penegak hukum harus dibangun atas dasar saling menghormati serta menjunjung tinggi hukum.
“Kami mendorong agar persoalan ini diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku dan dialog yang bermartabat. Perbedaan pandangan dalam menyampaikan aspirasi tidak semestinya berujung pada tindakan kekerasan,” katanya.
KAHMI Banten, lanjut Dedy, akan mendorong agar proses penanganan insiden tersebut berjalan secara transparan dan dapat memberikan kejelasan mengenai fakta serta pihak yang bertanggung jawab.
Ia juga mengingatkan bahwa dalam setiap kegiatan penyampaian pendapat, seluruh pihak memiliki kewajiban untuk menghormati hak-hak warga negara serta menjaga situasi tetap aman dan kondusif.
